Prospektif Pasar Modal Syariah Di Tahun Depan 2019
Rabu, 05 Desember 2018
Analis optimistis prospek industri pasar modal syariah di 2019 lebih positif dibanding tahun 2018. Meski perlu diakui, pasar modal di tahun depan masih akan dihadapkan pada beberapa rintangan seperti kebijakan moneter yang lebih ketat, dampak pemilihan presiden dan kondisi likuiditas yang lebih ketat.
Pengamat Pasar Modal Syariah Adiwarman Karim mengungkapkan, banyaknya proyek infrastruktur akan dibiayai ulang lewat pasar modal lewat penerbitan sukuk. Ini disebabkan, awal selesainya IDC grace perioe dari bank.
"Selain itu, cicilan pokok juga dapat ditunda sampai sukuk jatuh tempo. Ditambah cicilan ujrah (pembayaran atas jasa) bulanan dapat diubah menjadi kupon 3 hingga 6 bulanan," jelasnya, Rabu (5/12) dilansir dari kontan.
Selain diatas, kebutuhan tambahan modal juga akan lebih mendorong initial public offering (IPO) perusahaan meskipun likuiditas mengetat. Sedangkan likuiditas perbankan yang makin ketat akan mendorong pelaku usaha mencari sumber dana dari pasar modal.
"Penawaran saham, penerbitan sukuk, EBAS SP dan juga produk pasar modal lainnya akan menjdai pilihan untuk melengkapi keterbatasan likuiditas sektor perbankan," lanjutnya.
Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto juga mengungkapkan, ketidakpastian global dari sentimen perang dagang akan menjadi faktor pendorong volatilitas pasar obligasi di 2019. Selain itu, yield SUN juga masih berpotensi mengalami sedikit penurunan di akhir 2019.
"Itu dipicu membaiknya CAD, rupiah yang lebih stabil, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRR) yang diperkirakan tidak sebesar 2018 ini dan ekspektasi rating upgrade di 2020," papar Handy.
Oleh sebab itu, ke depan, pemerintah masih akan mendominasi penerbitan sukuk di 2019. Meskipun, untuk penerbitan obligasi sukuk akan relatif sama dengan 2018 untuk memenuhi kebutuhan refinancing, yakni Rp 3,7 triliun untuk sukuk dan Rp 86 triliun untuk obligasi konvensional.
"Ini seiring dengan belum tingginya ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik 2019. Ditambah lagi, secara historical penerbitan obligasi korporasi cenderung melambat saat pemilu," ungkapnya.
Dalam catatanya, diketahui senilai Rp 4,53 triliun sukuk akan matured ataujatuh tempo selama periode Desember 2018 hingga 2019. Namun, Handy percaya prospek pasar modal syariah di tahun depan masih positif, khususnya obligasi.
"Pertama, karena entry level yield lebih tinggi dari awal 2018, kedua kenaikan BI7DRR diperkirakan akan lebih rendah, ketiga defisit angggaran yang diperkirakan bakal lebih rendah, akan menyebabkan net issuances obligasi tetap manageable dan memiliki potensi upgrade sovereign rating di 2020," jelasnya.
Handy juga menambahkan bahwa support dari domestik di 2019 dinilai masih akan cukup tinggi, dengan adanya wacana penurunan withholding tax bunga obligasi.
Pengamat Pasar Modal Syariah Adiwarman Karim mengungkapkan, banyaknya proyek infrastruktur akan dibiayai ulang lewat pasar modal lewat penerbitan sukuk. Ini disebabkan, awal selesainya IDC grace perioe dari bank.
"Selain itu, cicilan pokok juga dapat ditunda sampai sukuk jatuh tempo. Ditambah cicilan ujrah (pembayaran atas jasa) bulanan dapat diubah menjadi kupon 3 hingga 6 bulanan," jelasnya, Rabu (5/12) dilansir dari kontan.
Selain diatas, kebutuhan tambahan modal juga akan lebih mendorong initial public offering (IPO) perusahaan meskipun likuiditas mengetat. Sedangkan likuiditas perbankan yang makin ketat akan mendorong pelaku usaha mencari sumber dana dari pasar modal.
"Penawaran saham, penerbitan sukuk, EBAS SP dan juga produk pasar modal lainnya akan menjdai pilihan untuk melengkapi keterbatasan likuiditas sektor perbankan," lanjutnya.
Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto juga mengungkapkan, ketidakpastian global dari sentimen perang dagang akan menjadi faktor pendorong volatilitas pasar obligasi di 2019. Selain itu, yield SUN juga masih berpotensi mengalami sedikit penurunan di akhir 2019.
"Itu dipicu membaiknya CAD, rupiah yang lebih stabil, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRR) yang diperkirakan tidak sebesar 2018 ini dan ekspektasi rating upgrade di 2020," papar Handy.
Oleh sebab itu, ke depan, pemerintah masih akan mendominasi penerbitan sukuk di 2019. Meskipun, untuk penerbitan obligasi sukuk akan relatif sama dengan 2018 untuk memenuhi kebutuhan refinancing, yakni Rp 3,7 triliun untuk sukuk dan Rp 86 triliun untuk obligasi konvensional.
"Ini seiring dengan belum tingginya ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik 2019. Ditambah lagi, secara historical penerbitan obligasi korporasi cenderung melambat saat pemilu," ungkapnya.
Dalam catatanya, diketahui senilai Rp 4,53 triliun sukuk akan matured ataujatuh tempo selama periode Desember 2018 hingga 2019. Namun, Handy percaya prospek pasar modal syariah di tahun depan masih positif, khususnya obligasi.
"Pertama, karena entry level yield lebih tinggi dari awal 2018, kedua kenaikan BI7DRR diperkirakan akan lebih rendah, ketiga defisit angggaran yang diperkirakan bakal lebih rendah, akan menyebabkan net issuances obligasi tetap manageable dan memiliki potensi upgrade sovereign rating di 2020," jelasnya.
Handy juga menambahkan bahwa support dari domestik di 2019 dinilai masih akan cukup tinggi, dengan adanya wacana penurunan withholding tax bunga obligasi.