Jelang Berakhirnya Tahun Keempat Kabinet Kerja, Ini Kondisi Makroekonomi Indonesia
Senin, 03 Desember 2018
Menjelang berakhirnya tahun keempat pemerintahan Kabinet Kerja, situasi makroekonomi Indonesia aman terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global. Capaian ini tergambar dalam sebanyak indikator makro ekonomi yang dapat bertahan di level aman, yang dibuntuti juga oleh perbaikan indikator sosial.
“ Ditengah gejolak dan desakan ekonomi dunia di tahun 2018, dapat ditandai dengan jelas bahwa ekonomi kita dapat bertahan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi dalam kondisi gejolak ekonomi global pada kuartal III menjangkau 5,17 persen dengan tingkat inflasi yang lumayan baik di kisaran 3 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menyampaikan laporan untuk Presiden Joko Widodo dalam acara CEO Networking 2018, di Ritz-Carlton Pacific Place, Senin (3/12) di lansir cari akurat.co.
Hadir dalam peluang ini antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi dan semua stakeholder bersangkutan .
Di hadapan audiens semua CEO perusahaan besar dan go public, Darmin menyampaikan andai perekonomian Indonesia masih mengindikasikan peningkatan di tengah desakan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi triwulan III di level 5,17 persen secara year-on-year (yoy)—lebih tinggi dikomparasikan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 yang melulu mencapai 5,06 persen.
Hal ini diimbangi dengan tingkat inflasi yang sukses dijaga sepanjang tiga tahun terakhir, masing-masing di level 3,35 persen (2015), 3,02 persen (2016) dan 3,61 persen (2017). Bahkan, inflasi ini masih tetap terjaga sampai Oktober 2018 di level 3,16 persen.
“ Kalau kita melihat data sosial ekonomi, laksana tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten membaik” tambah Darmin.
Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan 9,82 persen mencatat rekor sebagai yang terendah semenjak tahun 1970. Tingkat ketimpangan juga turun sampai 0,389, terendah dalam enam tahun terakhir.
Tidak melulu itu, tingkat pengangguran pun turun ke level 5,34 persen pada Agustus 2018. Adapun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun konsisten bertambah dalam lima tahun terakhir, sekarang di angka 70,81 per 2017.
Angka ini mengindikasikan bahwa Pemerintah sukses menempatkan Indonesia dengan status pembangunan manusia tinggi.
Darmin juga menegaskan pemerintahan kali ini mengenalkan suatu pendekatan yang agak berbeda dalam sejumlah puluh tahun terakhir. Menurutnya, kebijakan kesatu yang ditekankan mengacu pada perbaikan supply-side, yaitu perbaikan kualitas infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan redistribusi pertanahan.
Dengan pembangunan infrastruktur, sangat diharapkan pemerintah dapat membetulkan kualitas logistik yang kesemuanya bermuara pada pengamalan transformasi ekonomi.
“ Kami pun menggerakkan program vokasi besar-besaran untuk membetulkan kualitas SDM, yang bilamana dijalankan maka perbaikan supply-side bakal menjadi basis untuk keluar dari jeratan desakan eksternal," imbuh Darmin.
Pendekatan perbaikan supply-side ini, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa pemerintah menggeser prioritas pembangunan secara berskala .
“ Kita butuh menggeser prioritas pembangunan dari pembangunan infrastruktur menjadi perbaikan kualitas SDM dari tingkat distrik terkecil sampai wilayah besar untuk membuat agen-agen pertumbuhan,” demikian pesan Presiden Jokowi.
Meski konsentrasi menggenjot supply-side, pasti tak berarti pemerintah melupakan sisi demand-side. Caranya dengan terus mengawal tingkat konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), dan tingkat ekspor. Pemerintah senantiasa menjaga ekuilibrium kedua sisi supaya transformasi ekonomi bisa benar-benar terealisasi.
“ Ditengah gejolak dan desakan ekonomi dunia di tahun 2018, dapat ditandai dengan jelas bahwa ekonomi kita dapat bertahan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi dalam kondisi gejolak ekonomi global pada kuartal III menjangkau 5,17 persen dengan tingkat inflasi yang lumayan baik di kisaran 3 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menyampaikan laporan untuk Presiden Joko Widodo dalam acara CEO Networking 2018, di Ritz-Carlton Pacific Place, Senin (3/12) di lansir cari akurat.co.
Hadir dalam peluang ini antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi dan semua stakeholder bersangkutan .
Di hadapan audiens semua CEO perusahaan besar dan go public, Darmin menyampaikan andai perekonomian Indonesia masih mengindikasikan peningkatan di tengah desakan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi triwulan III di level 5,17 persen secara year-on-year (yoy)—lebih tinggi dikomparasikan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 yang melulu mencapai 5,06 persen.
Hal ini diimbangi dengan tingkat inflasi yang sukses dijaga sepanjang tiga tahun terakhir, masing-masing di level 3,35 persen (2015), 3,02 persen (2016) dan 3,61 persen (2017). Bahkan, inflasi ini masih tetap terjaga sampai Oktober 2018 di level 3,16 persen.
“ Kalau kita melihat data sosial ekonomi, laksana tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten membaik” tambah Darmin.
Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan 9,82 persen mencatat rekor sebagai yang terendah semenjak tahun 1970. Tingkat ketimpangan juga turun sampai 0,389, terendah dalam enam tahun terakhir.
Tidak melulu itu, tingkat pengangguran pun turun ke level 5,34 persen pada Agustus 2018. Adapun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun konsisten bertambah dalam lima tahun terakhir, sekarang di angka 70,81 per 2017.
Angka ini mengindikasikan bahwa Pemerintah sukses menempatkan Indonesia dengan status pembangunan manusia tinggi.
Darmin juga menegaskan pemerintahan kali ini mengenalkan suatu pendekatan yang agak berbeda dalam sejumlah puluh tahun terakhir. Menurutnya, kebijakan kesatu yang ditekankan mengacu pada perbaikan supply-side, yaitu perbaikan kualitas infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan redistribusi pertanahan.
Dengan pembangunan infrastruktur, sangat diharapkan pemerintah dapat membetulkan kualitas logistik yang kesemuanya bermuara pada pengamalan transformasi ekonomi.
“ Kami pun menggerakkan program vokasi besar-besaran untuk membetulkan kualitas SDM, yang bilamana dijalankan maka perbaikan supply-side bakal menjadi basis untuk keluar dari jeratan desakan eksternal," imbuh Darmin.
Pendekatan perbaikan supply-side ini, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa pemerintah menggeser prioritas pembangunan secara berskala .
“ Kita butuh menggeser prioritas pembangunan dari pembangunan infrastruktur menjadi perbaikan kualitas SDM dari tingkat distrik terkecil sampai wilayah besar untuk membuat agen-agen pertumbuhan,” demikian pesan Presiden Jokowi.
Meski konsentrasi menggenjot supply-side, pasti tak berarti pemerintah melupakan sisi demand-side. Caranya dengan terus mengawal tingkat konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), dan tingkat ekspor. Pemerintah senantiasa menjaga ekuilibrium kedua sisi supaya transformasi ekonomi bisa benar-benar terealisasi.